Subscribe via RSS FeedConnect on InstagramConnect on Google Plus

Dasar-dasar Pengenaan Pajak di Desa

Filed in Campur by on Oktober 4, 2017 0 Comments • views: 233

Dasar-dasar Pengenaan Pajak di Desa




PERPAJAKAN

Pemotong pajak adalah istilah yang digunakan pemungut pajak penghasilan (PPh) atas pengeluaran yang sudah jelas /pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha. Prinsip dasar cara pemungutan PPN adalah penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) memungut pajak dari si pembeli. Pembeli pada waktu menjual memungut PPN terhadap pembeli berikutnya. Penjual atau PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak minimal dua rangkap. Lembar kedua untuk PKP penjual – namanya Pajak. Keluaran dan lembar pertama untuk PKP pembeli – namanya pajak masukan. Tarif PPN pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual selanjutnya yang harus dibayar oleh pembeli adalah 110% (seratus sepuluh persen).

Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh Bendahara dalam buku pembantu kas pajak.

TARIF PAJAK

PAJAKWAJIB PAJAKPUNYA NPWPTIDAK PUNYA NPWP
PPh 21

 

Gaji Tetap

(Gaji dan Tunjangan)

Penjelasan Khusus
Honorarium

PNS Gol IV

PNS Gol III

Gol I dan II

15%

5%

0%

18% (20% lebih tinggi)

6% (20% lebih tinggi)

0%

Non PNS5%6%
Upah Tukang dan Kuli > 300.000 per hari5%6%
PPh 22Rekanan/Toko1,5%3%
PPh 23Rekanan/Toko2%4%
PPh Psl 4 ayat 2Rekanan10%10%
PPNRekanan/Toko10%10%

 

Selengkapnya tentang materi cek slide berikut:

[sociallocker id=”27085″][drivr id=”0B0TdYQO8AxBUZmZtNFJaT1JzSjA” type=”application”][/sociallocker]

Tags:

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *